Surakarta (Humas) – Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi Data Pondok Pesantren Kota Surakarta diselenggarakan oleh Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kemenag Surakarta (20/5/2026). Sejumlah 43 Pengurus Ponpes di Surakarta mengikuti dengan seksama berkaitan dengan informasi terkait hadirnya Dirjen Pesantren serta tentang Dana Hibah Pemerintah Kota. Kegiatan yang dilaksanakan di Meeting Room Arrahman, Amrani Hotel Solo menghadirkan narasumber diantaranya Kepala Kankemenag Kota Surakarta, Ahmad Ulin Nur Hafsun dan Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Kesbangpol Pemkot Surakarta, Mohamad Rudiyanto.
Sebelumnya, Kasi PAKIS, Encep Moh Ilham melaporkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk koordinasi dan lanjut untuk kesiapan dilaksanakannya pemeriksaan. “Ini sudah Bulan Mei, biasanya akan ada BAP setelah ini, maka dimohon tiap pesantren aktif melakukan update,” jelasnya. Encep berharap kedepannya kualitas pondok pesantren akan terus berkembang lebih baik, dari segi data ataupun dari segi lainnya.
Kegiatan dibuka resmi oleh Kepala Kankemenag Kota Surakarta, Ahmad Ulin Nur Hafsun dengan menyampaikan materi berkaitan dengan regulasi Kementerian Agama. “Tugas kami adalah untuk melayani, dan kita bersyukur layanan ponpes akan lebih fokus dan maksimal dengan hadirnya Dirjen Pesantren,” tuturnya. Ia juga menyinggung tentang kabar negatif tentang ponpes yang dirasa sedang tidak baik-baik saja. “Alhamdulillah, pesantren yang ada di Surakarta masih tetap menjaga marwah, tetap berdiri tegak melayani umay dan masyarakat, dengan melaksanakan 3 fungsi yaitu pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Ahmad Ulin juga menyampaikan langkah yang dapat dilakukan,agar EMIS terkonfirmasi aktif. “Yang pertama adalah completing, yaitu menyelesaikan dan melengkapi data di setiap item yang dibutuhkan, setelah itu dilakukan categorize, yaitu memilah data,” jelasnya. Selanjutnya, proses analyze guna menganalisa data untuk kemudian di dokumentasikan atau di arsipkan. “Dan diakhiri dengan update data, maka kita akan dapat memenuhi permintaan data tepat waktu,” pungkasnya. Ia mengakhiri materi dengan pesan keaktifan pesantren dalam mengembangkan kemandirian pesantren lewat HEBITREN ( Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren).
Berkaitan dengan Bantuan Hibah Pemkot Surakarta, disampaikan oleh Kabid Kesatuan Bangsa Kesbangpol, Mohamad Rudiyanto. “Proposal yang sudah masuk, ada 30 pesantren yang mengajukan anggaran bantuan hibah untuk Tahun 2027,”tuturnya. Ia menjelaskan bahwa dalam setiap penganggaran dan pencairan bantuan hibah, selalu dilaksanakan pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). “Beberapa masih sering kami temukan yaitu IMB yang masih menggunakan nama pribadi, jumlah data santri yang tidak sesuai, dan sebagainya,” imbuhnya. Rudiyanto berharap untuk pengajuan proposal di tahun 2027, dapat selesai di Bulan Februari. “Tahun 2027, pemkot akan menggunakan sistem, maka dimohon untuk bisa menyelesaikan pengajuan di Bulan Februari, jika ada pengajuan setelahnya, sistem akan otomatis tutup,kecuali masih ada perintah tertulis dari walikota,”tutupnya.
Melalui kegiatan koordinasi, pembinaan, dan evaluasi data ini, diharapkan pondok pesantren di Kota Surakarta semakin tertib administrasi, aktif memperbarui data EMIS, serta siap menghadapi proses pemeriksaan maupun pengajuan bantuan hibah pemerintah daerah. Sinergi antara Kementerian Agama, Pemerintah Kota Surakarta, dan pengelola pesantren menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas layanan pendidikan pesantren, memperkuat kemandirian lembaga, serta mempertahankan marwah pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat di Kota Surakarta. (may)
