Dari Masjid untuk Umat, Kemenag Surakarta Perkuat Kolaborasi Ekonomi Berdaya

Surakarta (Humas) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surakarta mengikuti Forum Group Discussion (FGD) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kota Surakarta di ruang pertemuan OJK, Kamis (3/9/2026). FGD tersebut membahas kolaborasi program Masjid Berdaya dan Berdampak, Ekonomi Semakin Kuat sebagai upaya mendorong pemberdayaan umat melalui masjid.
Kegiatan dihadiri Kepala OJK Kota Surakarta Mohammad Mufid, Kepala Kemenag Kota Surakarta Ahmad Ulin Nur Hafsun, serta perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Surakarta. Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk menyatukan potensi lintas lembaga dalam mengembangkan masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.
Mohammad Mufid menyampaikan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis masjid membutuhkan sinergi berbagai pihak, khususnya lembaga yang memiliki peran dalam kehidupan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat.
“Ini sebagai sebuah kolaborasi lintas sektor untuk bersama-sama bergerak, bersama berkolaborasi untuk menginisiasi bagaimana program berbasis masjid, terutama di Kota Surakarta,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Ulin Nur Hafsun menyampaikan apresiasi atas inisiatif OJK. Ia mengatakan, Kemenag Kota Surakarta juga memiliki program Masjid Berdaya dan Berdampak yang sejalan dengan gagasan pemberdayaan masjid melalui kolaborasi bersama berbagai pihak, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI) Maslahat.
Menurut Ulin, masjid yang mampu memberikan dampak bagi masyarakat harus terlebih dahulu diperkuat dari sisi internal. Hal tersebut mencakup tiga aspek utama, yakni idaroh atau manajemen masjid, imaroh yang berkaitan dengan kegiatan ibadah, pendidikan dan sosial, serta riayah yang mencakup sarana dan prasarana.
“Kalau kita bicara berdampaknya, maka setelah berdaya pada riayah dan imaroh-nya, masjid bisa memberikan dampak bagi masyarakat dan jamaah sekitarnya,” jelasnya.
Ulin menyampaikan bahwa Kota Surakarta memiliki 726 masjid yang telah diklasifikasikan mulai dari masjid agung, masjid besar tingkat kecamatan hingga masjid jami tingkat kelurahan. Dengan potensi tersebut, ia mengusulkan agar setiap kecamatan memiliki satu masjid besar sebagai percontohan pelaksanaan program Masjid Berdaya dan Berdampak.
“Persoalan yang ada di Kota Surakarta tentu berbeda dengan kota-kota lainnya. Maka semoga program yang ada nantinya dapat menjawab persoalan yang ada,” harapnya.
Dalam FGD juga dibahas sejumlah program pemberdayaan yang telah dikembangkan BSI Maslahat bersama mitra masjid, seperti ATM Beras, Hydromart, solusi bagi masyarakat untuk menghindari rentenir dan pinjaman online melalui Qardhul Hasan, serta program optimalisasi manajemen masjid melalui Sahabat Kebaikan Masjid, Gerobak Jariyah Masjid, dan Marbot Development Program.
Melalui sinergi OJK, Kemenag, BSI Maslahat, MUI, DMI dan mitra masjid, program tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi masjid, tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, sosial dan pemberdayaan ekonomi, sehingga keberadaannya semakin memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat. (Za)