Surakarta (Humas) — Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta menggelar kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) se-Kota Surakarta di Hotel Pose In pada Kamis (09/07/2026). Kegiatan strategis ini menyasar pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) serta Madrasah Aliyah (MA), baik negeri maupun swasta, di seluruh wilayah Surakarta.
Dalam sambutannya, Kepala Seksi Bimas Islam, Achmad Arifin, menjelaskan bahwa program BRUS telah aktif dan sukses dilaksanakan di jajaran pendidikan SMP dan SMA di bawah naungan Dinas Pendidikan. Berkaca dari keberhasilan tersebut, pihaknya kini bergerak cepat untuk mengimplementasikan program serupa di lingkungan madrasah.Achmad Arifin memaparkan bahwa materi BRUS kali ini mencakup edukasi kesehatan reproduksi serta pencegahan pernikahan dini yang formulasinya disesuaikan dengan dinamika sosial di Surakarta.
Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap realitas sosial yang cukup memprihatinkan di awal tahun ini.”Fakta terdata menunjukkan bahwa sudah ada 27 rekomendasi pernikahan di bawah umur untuk remaja perempuan di Surakarta sepanjang tahun 2026 ini. Oleh karena itu, kami akan memfokuskan perhatian khusus untuk usia sekolah guna menekan angka tersebut,” ujar Achmad Arifin.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kota Surakarta, Pardi, yang hadir sebagai pemateri, menekankan pentingnya landasan iman dan agama sebagai fondasi hidup generasi muda. Menurutnya, BRUS dirancang untuk membentuk karakter remaja yang jujur, sebuah nilai yang dinilai cukup berat di era sekarang serta bertanggung jawab dan hormat kepada guru sebagai jalan mendapatkan keberkahan ilmu.Pardi juga mengingatkan pentingnya peran madrasah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.
Guna mempermudah pelaksanaan program di lapangan, ia menjelaskan prosedur resmi permintaan BRUS yang kini jauh lebih praktis.”Pihak madrasah cukup mengirimkan surat permohonan pelaksanaan BRUS kepada Kepala KUA setempat. Dengan jalur ini, kegiatan akan lebih cepat terkoordinir dan segera ditindaklanjuti oleh para penyuluh agama di wilayah masing-masing,” terang Pardi.
Ia juga sempat membagikan pengalamannya saat memberikan penyuluhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pardi menyebutkan bahwa ada banyak remaja yang terpaksa mendekam di sana karena salah melangkah. Menurutnya, program BRUS merupakan salah satu langkah preventif terbaik agar para siswa tidak terjebak dalam kesalahan serupa.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Ahmad Ulin Nur Hafsun, menyoroti tantangan perkembangan zaman yang luar biasa yang memicu berbagai kasus kenakalan remaja di lingkungan sekolah dan madrasah. Ia menggarisbawahi adanya tindakan perundungan (bullying) antarsiswa maupun yang melibatkan guru dan siswa, hingga potensi judi online yang sempat melibatkan oknum siswa.
“Jika sebelumnya program ini bersifat mengundang siswa ke suatu tempat, yang sangat bergantung pada ketersediaan anggaran, kini polanya diubah menjadi lebih proaktif dengan mendatangi langsung sekolah-sekolah (jemput bola),”ujarnya. Strategi baru ini terbukti sukses besar berkat kolaborasi erat dengan Dinas Pendidikan dan Cabang Dinas 7 Provinsi Jawa Tengah yang memberikan dukungan penuh.
Meski demikian, ia bersyukur kasus narkoba dinyatakan nihil di lingkungan madrasah wilayah Solo.Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, Ahmad Ulin menjelaskan bahwa Bimas Islam dan para penyuluh agama melakukan perubahan strategi dalam pelaksanaan BRUS.
Sejak dioptimalkan dari tahun 2025 hingga awal 2026, jumlah peserta BRUS meningkat tajam. “Pihak sekolah kini semakin sadar akan pentingnya program ini, bahkan secara rutin meminta agar BRUS diselenggarakan di tempat mereka karena materinya dinilai lebih mengena dan kontekstual bagi siswa,”jelasnya.
Di akhir penyampaiannya, Ahmad Ulin juga memanfaatkan momentum ini untuk berkoordinasi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di madrasah. Ia mengingatkan para kepala madrasah agar menyampaikan jika ada keluhan atau evaluasi terkait menu MBG secara langsung melalui jalur resmi ke Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) masing-masing, bukan menyuarakannya di media sosial.Ia menceritakan sempat ada kejadian wali murid madrasah yang mengirimkan komplain menu MBG langsung ke istri Wali Kota Surakarta (Ibu Respati) via WhatsApp, yang kemudian diteruskan ke grup MBG kota.”Beruntung, masukan tersebut ditanggapi secara positif untuk perbaikan menu tanpa ada pihak yang disalahkan. Hal itu bisa berjalan baik karena jalurnya bersifat pribadi dan tidak terekspos ke publik. Maka dari itu, sampaikanlah komplain melalui jalur resmi yang telah disediakan,” pungkas Ahmad Ulin.
Kegiatan tersebut diharapkan memberikan dampak positif pada masyarakat khususnya di lini pendidikan, diantaranya pencegahan pernikahan dini dan kenakalan remaja, penguatan karakter dan akhlak siswa, efisiensi dan perluasan jangkauan program, mempermudah birokrasi madrasah, serta sinergi kelembagaan yang solid. (may)
