Menag Canangkan OYOKO OI: Satu Kanwil, Satu WBK Setiap Tahun

Surakarta (Humas)— Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) menggelar kegiatan Kick Off Reformasi Birokrasi sebagai upaya memperkuat semangat dan komitmen dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), pada Minggu (26/05).
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Surakarta mengajak jajaran pimpinan, mulai dari Kasubbag TU, para Kepala Seksi/Penyelenggara, Pengawas, Penyuluh, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), hingga Kepala Madrasah untuk mengikuti kegiatan tersebut yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting.
Dalam kegiatan kick off tersebut, Kemenag RI menekankan pentingnya penataan administrasi yang tertib, penguatan inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk komitmen terhadap reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari langkah strategis, Kementerian Agama juga menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah instansi terkait, antara lain Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Kemenag RI berharap reformasi birokrasi tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam kinerja nyata yang bersih, efektif, dan berdampak luas bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Menag Nasarudin Umar menekankan pentingnya nilai-nilai cinta dalam pendidikan agama di tengah masyarakat yang sangat plural. Ia memperkenalkan konsep “Kurikulum Cinta” yang menekankan pengajaran nilai kasih sayang antarsesama.
“Kalau kita mengajarkan agama tapi tidak mengajarkan cinta, maka sesungguhnya kita belum mengajarkan agama,” ujarnya.
Menag juga memperkenalkan gagasan “Ekoteologi”, sebuah pendekatan keagamaan yang mendorong kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Ia menyoroti perlunya perubahan cara pandang terhadap alam dari objek menjadi mitra.
“Semua agama mengajarkan cinta terhadap lingkungan. Kita harus membangun teologi dengan wajah lembut, bukan maskulin yang eksploitatif,” katanya, sembari mengajak kolaborasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Lingkungan Hidup.
Perhatian pada Pesantren, Pendidikan Karakter, dan Ekonomi Umat
Menag juga menyampaikan rencana pembentukan Direktorat Jenderal Khusus untuk Pesantren guna memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan, budaya, dan keagamaan.
“Kami usulkan Dirjen Pembinaan Pondok Pesantren agar perhatian terhadap lembaga khas Indonesia ini lebih optimal,” ujarnya.
Di bidang ekonomi umat, Menag mendorong optimalisasi zakat, wakaf, dan dana keagamaan lain. Ia menyebut potensi pengumpulan zakat bisa mencapai Rp230 triliun, namun yang terkumpul baru sekitar Rp41 triliun.
“Kalau dana zakat, wakaf, dan lainnya kita kelola dengan baik, seharusnya tidak ada lagi kemiskinan mutlak di negeri ini,” tegasnya.
Menag juga memaparkan keberhasilan Kemenag menurunkan biaya haji melalui efisiensi dan kompetisi terbuka antarpenyedia jasa, termasuk dalam penerbangan, katering, dan akomodasi.
“Kita buka ruang bagi lebih banyak maskapai dan penyedia layanan, sehingga terjadi persaingan harga yang sehat,” jelasnya.
Untuk memperkuat pelayanan ke depan, Kemenag berkomitmen memaksimalkan transformasi digital, meskipun diakui masih menghadapi tantangan infrastruktur dan SDM.
“Dengan manajemen teknologi yang terintegrasi, kita bisa melayani lebih efisien dan akuntabel,” pungkas Menag. (may)