Kota Surakarta (Humas) – Menyambut perhatian yang diberikan penuh oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Berdasar Data Kementerian Agama untuk Tanah Wakaf Produktif, dirasa sangat perlu ditindaklanjuti untuk penertiban administrasi tanah wakaf. Dan pada hari Kamis (05/06/2025) Rapat Koordinasi Percepatan Pendaftaran Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah Tahun 2025 dilaksanakan. Bertempat di Aula Kantor Badan Pertanahan Kota Surakarta, rapat koordinasi dihadiri oleh jajaran Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kepala Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surakarta, dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surakarta.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Ahmad Ulin Nur Hafsun mengucapkan apresiasi yang sangat besar kepada jajaran BPN Kota Surakarta atas dibukanya loket pelayanan khusus Sertifikat Tanah Wakaf di BPN Kota Surakarta. Dengan tersedianya loket tersebut, tentunya memberikan privilege bagi nazhir dalam mengurus Sertifikat Tanah Wakaf menjadi lebih cepat.
Lanjutnya, menurut Ahmad Ulin Nur Hafsun yang juga diperkuat dengan pernyataan dari Penyelenggara Zakat dan Wakaf Arif Ansori, perlu melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap data tanah wakaf yang terinput pada Sistem Informasi Wakaf (SIWAK).
“Data yang ada di Siwak perlu kami cek ulang. Di Surakarta, terlah tercatat ada 165 tanah wakaf yang sudah ikrar tapi belum jadi sertifikatnya. Dan berdasar hasil follow up hingga hari ini, 23 sudah berproses penerbitan sertifikat. Masih tersisa 142, dan ini perlu kami cek kembali,” ungkap Ahmad Ulin Nur Hafsun.
Kepala BPN Kota Surakarta Imam Nawawi dalam menyampaikan sambutan menjelaskan dengan kepada seluruh peserta rapat dengan rinci prosedur pendaftaran tanah wakaf yang ada di BPN, secara umum dilakukan melalui dua cara, yakni pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan pendaftaran tanah lintas sektor (Lintor). Selain prosedur yang dijelaskan secara rinci, penekanan alih media menjadi Sertifikat Elektronik juga tak lupa ditekankan oleh Imam Nawawi.
Namun, tidak dipungkiri juga hingga saat ini persoalan pemecahan tanah wakaf masih menjadi kendala dalam percepatan sertifikasi tanah wakaf dikarenakan biaya pemecahannya yang masih belum mampu untuk dijangkau nazhir. Di penghujung acara sebelum rapat ditutup, Arif Ansori menambahkan bahwa saat ini Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta melalui Penyelenggara Zakat dan Wakaf sedang mengupayakan untuk menelusuri status tanah wakaf dari masjid dan mushola, yang sejauh ini ada yang tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Bangunan (HGB) dan girik. Apabila penelusuran status tanah wakaf rampung dan terakomodir, harapan untuk menertibkan administrasi bidang perwakafan akan segera terwujud.
Muncul satu tekad dari Kankemenag Kota Surakarta untuk dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf. Melalui Satgas Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, kesan bahwa sistem wakaf yang selama ini dianggap rumit akan dapat tergantikan dengan open system yang memudahkan proses memonitor progress sertifikasi wakaf yang sedang berjalan. (rmd)
