Kota Surakarta (Humas) – Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta kembali menggelar Rapat Koordinasi Pematangan Submit Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Senin (1/12/2025) di Aula R. Oesman Pudjotomo. Rapat yang dibuka oleh Sekretaris Tim PMPZI Faisal Alvian, dan dipimpin oleh Ketua Tim PMPZI Bagus Sigit Setiawan, menandai fase percepatan finalisasi dokumen menuju tahap pengiriman penilaian sebagai agenda awal di bulan Desember.
Memimpin jalannya rapat, Bagus Sigit Setiawan menginstruksikan agar fokus kerja dialihkan ke pembahasan intensif per Area Kelompok Kerja (Pokja) selama bulan Desember, dengan didampingi langsung oleh pimpinan tim. Ia meminta masing-masing Pokja mengatur jadwal agar tidak bertabrakan, sekaligus meningkatkan sinergi dengan cara saling bertukar bukti fisik (evidence) dan berkoordinasi dalam pelaksanaan program.
“Monggo nanti dari masing-masing Pokja yang menentukan sendiri kapan waktu pelaksanaan rapatnya agar kami selaku Ketua dan Sekretaris bisa membersamai,” ujarnya.
Sementara itu, saat mengawali rapat, Faisal Alvian menyampaikan hasil kunjungan kerja mendampingi Kepala Kankemenag Kota Surakarta Ahmad Ulin Nur Hafsun, ke Inspektorat Jenderal Kemenag RI pekan lalu. Ia menyatakan bahwa momentum submit tahun ini dinilai tepat, karena sejalan dengan pesan Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk menargetkan “1 WBK 1 WBBM” setiap tahunnya di daerah, sekaligus disemangati oleh prestasi Kota Surakarta sebagai Juara II Nasional atas Kinerja Terbaik Pemerintah Daerah Tingkat Kota pada ajang Harmony Awards 2025.
“Selain pesan Menag 1 WBK 1 WBBM tadi, ada kabar baik dari Irjen Kemenag untuk kita semua bahwa di tahun depan, ada peluang bagi kita untuk mendapat pendampingan dari Irjen terkait PMPZI,” imbuhnya.
Usai arahan, jalannya rapat dilanjutkan dengan paparan progress kinerja setiap Pokja. Pokja 1 akan melakukan monitoring dan evaluasi program kerja lintas area. Pokja 2 melaporkan kesiapan standing banner SOP, penyesuaian Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID), serta inovasi digitalisasi layanan manual, termasuk kajian layanan pindah agama sebagai produk aktualisasi CPNS.
Sementara itu, Pokja 3 fokus pada penyempurnaan dokumen pengembangan kompetensi dan analisis kebutuhan pelatihan, serta koordinasi pengolahan data untuk laporan monev. Pokja 4 menyatakan progress telah mencapai 98% dan tinggal menunggu pengesahan rencana strategis dari Kantor Wilayah Jawa Tengah.
Di sisi lain, Pokja 5 melaporkan telah melaksanakan kampanye anti gratifikasi di CFD Slamet Riyadi serta mengunggah survei persepsi korupsi di Instagram dan loket PTSP. Terakhir, Pokja 6 mempresentasikan pembenahan layanan fisik, seperti penanda akses, wall of fame, QR code layanan elektronik, dan pemasangan logo BerAKHLAK, sebagai upaya peningkatan kenyamanan dan transparansi.
Dengan komitmen yang terlihat solid dari seluruh jajaran, Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta optimis dapat menyelesaikan seluruh tahapan dengan baik dan membawa kantor tersebut selangkah lebih dekat dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). (rmd)
