Kota Surakarta (Humas) – Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Surakarta pada Selasa (30/12/2025) melaksanakan tahap krusial Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI), yakni submit serentak se-Jawa Tengah secara virtual. Zoom meeting yang terpusat di Auditorium Majeng Semarang ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Bertempat di Aula Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu (PLHUT), jajaran Kankemenag Kota Surakarta berkesempatan didampingi langsung oleh Tim Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kemenag RI yang sedang melaksanakan monitoring dan evaluasi di Kota Surakarta.
Pada tahun 2025, sebanyak 17 satuan kerja (satker) di Jawa Tengah masuk dalam penilaian internal, dengan hanya 6 satker yang berhasil melaju ke penilaian tingkat nasional. Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah Saiful Mujab, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Biro Ortala Kemenag RI atas bimbingannya serta kepada seluruh satker, termasuk Kankemenag Kota Surakarta, yang telah maju untuk mewakili penilaian tahun ini. Saiful Mujab mendorong agar Satker yang maju dapat lolos hingga akhir. Ia menegaskan bahwa ZI harus melekat pada setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) layaknya baju yang berfungsi sebagai penutup, perlindungan, dan penunjang kepantasan.
Lebih lanjut, Saiful Mujab menjelaskan bahwa ZI merupakan buah dari Reformasi Birokrasi (RB) yang bertujuan menciptakan adaptasi birokrasi yang lebih baik. Standar pertama yang harus dipenuhi adalah perubahan manajemen, dengan fokus pada transformasi mindset dan budaya kerja. “Panglima kita adalah regulasi. Budaya kerja yang baik dimotori mulai dari pimpinan. Kita harus memiliki SOP yang jelas, terukur, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Saiful mujab. Standar ZI berikutnya adalah penataan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memberikan kepastian layanan kepada masyarakat.
Usai sambutan Kakanwil, jeda lima menit waktu dimanfaatkan oleh Kepala Kankemenag Kota Surakarta Ahmad Ulin Nur Hafsun dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagus Sigit Setiawan untuk memastikan seluruh kelengkapan dari area Pokja 1-6 telah lengkap sempurna. Kemudian, seluruh Satker termasuk Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah melakukan submit PMPZI secara serentak.
Analis SDM Aparatur Ahli Pertama Chilyati yang memimpin monev Tim Biro Ortala memberikan pesan penguatan setelah sebelumnya ia mengkoreksi evidence yang disusun area Pokja 6. Chilyati mengingatkan agar reformasi yang dilakukan harus nyata, bukan sekadar formalitas untuk memenuhi evidence semata. “ZI itu gampang-gampang susah. Tidak bisa dibangun secara instan. Setiap satker yang lolos punya jalan cerita masing-masing,” ujarnya, menekankan bahwa perjalanan menuju ZI penuh dengan variasi dan tantangan.
Chilyati mengakui bahwa penerapan ZI di lapangan kerap menemui kendala, seperti keterbatasan sarana prasarana dan anggaran. Oleh karenanya, Chilyati sangat menganjurkan agar Satker Kankemenag di daerah untuk melakukan kolaborasi dengan instansi lain. Ia memberi contoh pada area Pokja 6 tentang layanan ramah kelompok rentan, yang memerlukan kursus bahasa isyarat. “Mengundang mentor kan mahal, butuh biaya banyak. Nah, kita bisa menjalin kerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) atau lembaga kursus,” sarannya. Sinergi semacam ini dinilai penting untuk mengatasi keterbatasan anggaran internal satker.
Lebih lanjut, Chilyati mendorong ASN Kankemenag Kota Surakarta untuk bekerja keras mewujudkan Reformasi Birokrasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ia mencontohkan keberhasilan Kemenag Kulonprogo, Purbalingga, dan Purworejo yang memulai dari perbaikan pelayanan publik, mengikuti kompetisi layanan kelompok rentan, kemudian mengembangkan pelayanan prima. Menurutnya, langkah-langkah nyata dalam pelayanan merupakan fondasi utama.
Namun, Chilyati juga mengingatkan bahwa perjuangan tidak berhenti setelah predikat WBK dan WBBM berhasil diraih. Tantangan justru akan semakin berat karena Satker tersebut akan dipantau langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) setiap tahun.
“Indeks tidak boleh anjlok. Kalau anjlok, tunjangan kinerja (tukin) akan dicabut. Ini yang suka bikin sedih,” pungkasnya, menekankan bahwa konsistensi dan peningkatan berkelanjutan adalah kunci untuk mempertahankan predikat tersebut.
Melalui kegiatan submit PMPZI ini, Kankemenag Kota Surakarta telah menyelesaikan satu tahap administratif yang kritis. Namun, esensi dari proses ini adalah komitmen jangka panjang untuk membangun birokrasi yang transparan, akuntabel, dan melayani dengan sepenuh hati. Pendampingan langsung dari Biro Ortala Kemenag RI menjadi modal berharga untuk memperbaiki tata kelola internal dan menyelaraskan seluruh program dengan prioritas nasional.
Pesan utama yang mengemuka adalah bahwa Zona Integritas bukan sekadar slogan atau dokumen, melainkan budaya kerja yang harus diilhami dalam keseharian setiap ASN. Dari perubahan mindset, penataan regulasi dan SOP, hingga inovasi pelayanan yang inklusif bagi kelompok rentan, seluruh aspek tersebut harus bergerak secara integratif. Submit yang telah dilakukan merupakan deklarasi kesiapan, sekaligus awal dari perjalanan evaluasi berkelanjutan.
Kankemenag Kota Surakarta kini diharapkan dapat mengonsolidasikan seluruh masukan dan koreksi, terutama untuk area-area yang masih perlu pembenahan. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun lembaga pendidikan dan pelatihan, akan menjadi faktor penentu dalam mengatasi kendala teknis dan anggaran. Semangat “gebu-gebu” untuk menyajikan layanan terbaik harus terus dikobarkan.
Pada akhirnya, perjalanan menuju ZI, WBK, dan WBBM adalah sebuah proses transformasi budaya organisasi yang membutuhkan ketekunan, kepemimpinan yang kuat, dan gotong royong seluruh insan Kankemenag. Submit PMPZI 2025 bukan garis finish, melainkan sebuah milestone dalam marathon panjang reformasi birokrasi, dengan tujuan akhir pelayanan prima yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Surakarta. (rmd)
