Surakarta (Humas) – Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta menerima kunjungan kerja dari Kankemenag Kabupaten Bantul dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Seksi PD Pontren melalui Sharing Knowledge Layanan Publik yang meliputi tema Penyelenggaraan Pesantren Ramah Anak dan Pengelolaan Data Pendidikan Keagamaan (EMIS), Senin (13/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Aula PLHUT Kemenag Surakarta tersebut dihadiri oleh Kasi PAIS Kemenag Bantul, Suprapto, beserta staf; Kasi PD Pontren Kemenag Bantul, Dhani Budianto, beserta jajaran; serta disambut hangat oleh Kasi PAKIS Kemenag Surakarta, Encep Moh. Ilham, bersama stafnya.
Suasana kegiatan berlangsung akrab dan interaktif, diwarnai dengan saling berbagi pengalaman, informasi, dan tips peningkatan layanan publik, baik untuk pendidik PAI di sekolah maupun untuk pondok pesantren dan madrasah diniyah.
Dalam sambutannya, Encep Moh. Ilham menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas kunjungan dari Kemenag Kabupaten Bantul yang telah lebih dahulu berhasil meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Kami merasa terhormat atas kunjungan ini. Banyak hal yang bisa kami pelajari dari Kemenag Bantul, terutama dalam hal inovasi pelayanan publik dan pengelolaan data pendidikan keagamaan. Semoga silaturahmi ini membawa manfaat bagi peningkatan kualitas layanan kita bersama,” ungkapnya.
Encep juga menjelaskan bahwa Kemenag Surakarta tengah melaksanakan program pemerintah bertajuk Pesantren Ramah Anak, yang akan segera dideklarasikan bersama DP3AP2KB Kota Surakarta bertepatan dengan Hari Santri Nasional 2025.
“Insyaallah akan ada dua pesantren di Surakarta yang diresmikan menjadi Pesantren Ramah Anak, sejalan dengan visi Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak,” tegasnya.
Selain membahas isu pesantren, kegiatan juga diisi dengan diskusi teknis mengenai peningkatan layanan bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI), khususnya dalam pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Encep menegaskan bahwa pencairan TPG diupayakan paling lambat tanggal 3 setiap bulan. Penata Kelola Madrasah, Pendidikan Agama, dan Keagamaan, Erna Ustadah, kemudian memaparkan mekanisme kerja layanan tersebut.
“Kami telah menyepakati komitmen bersama dengan para guru untuk mengumpulkan data presensi sebelum tanggal 2 setiap bulan. Data yang terlambat masuk akan diproses pada pencairan berikutnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin keteraturan dan ketepatan waktu pembayaran TPG,” jelas Erna.
Ia menambahkan, sistem tersebut berjalan berkat koordinasi intensif dengan Tim Keuangan Kemenag Surakarta atas arahan langsung Kepala Kantor, sehingga hingga kini dapat berjalan lancar.
Dalam sesi diskusi, Kasi PD Pontren Kemenag Bantul, Dhani Budianto, juga menyampaikan beberapa kendala terkait keaktifan pondok pesantren dalam melakukan pembaruan data di sistem EMIS.
“Jumlah ponpes berizin operasional cukup banyak, tetapi tidak semuanya aktif memperbarui data di EMIS. Ini menjadi tantangan kami di lapangan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Junianto, staff PAKIS Kemenag Surakarta, menjelaskan bahwa dengan adanya Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP), koordinasi antar ponpes dapat berjalan lebih efektif.
“FKPP membantu kami mendeteksi kendala langsung di lapangan. Dalam forum tersebut, solusi dapat ditemukan secara cepat. Selain itu, keaktifan data EMIS juga menjadi syarat utama dalam memperoleh bantuan pemerintah, sehingga ponpes terdorong untuk terus memperbarui datanya,” jelasnya.
Kepala Kankemenag Kota Surakarta, Ahmad Ulin Nur Hafsun, yang turut hadir di sela kegiatan, menyambut baik inisiatif silaturahmi dan berbagi praktik baik tersebut.
“Pertemuan ini menjadi ajang saling belajar dan memperkuat semangat integritas antar kemenag. Kami berharap semangat dari Bantul dapat menular, sekaligus menjadi motivasi bagi Kemenag Surakarta yang saat ini tengah berjuang untuk meraih predikat WBK,” pesannya.
Melalui kegiatan ini, kedua instansi berharap terjalin sinergi dan pertukaran praktik baik yang dapat meningkatkan mutu layanan publik di bidang pendidikan agama dan keagamaan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi Kementerian Agama Republik Indonesia. (may)
