Kota Surakarta (Humas) – Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta kembali menyelenggarakan Rapat Evaluasi Kinerja pada hari Kamis (26/06/2025) di Aula PLHUT, dan kali ini fokus pada Satuan Kerja 416978, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU). Kegiatan ini dihadiri oleh 13 orang, yang terdiri dari Kasi PHU, Perencana, Pengelola DIPA, dan Pejabat Fungsional Keuangan lainnya, dengan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Bagus Sigit Setiawan, mendampingi Kepala Kantor Ahmad Ulin Nur Hafsun. Dalam arahan pembukanya, Ahmad Ulin Nur Hafsun menegaskan bahwa evaluasi adalah tahapan penting yang tidak terpisahkan dalam proses untuk memperbaiki kinerja, terutama untuk mengejar ketertinggalan di Semester II.
“Mari, kita laksanakan evaluasi ini dengan sebaik-baiknya agar kinerja di Semester II nanti dapat kita kejar ketertinggalannya!,” ujar Ahmad Ulin Nur Hafsun.
Pemaparan evaluasi diawali oleh Kasi PHU Umi Khozanah Mujtahidah yang menjelaskan rendahnya serapan anggaran DIPA Seksi PHU disebabkan tiga factor yaitu seksi masik fokus pada pemberangkatan haji dengan dana PKOH, tertundanya pembinaan haji karena menunggu juknis, serta beberapa kegiatan pembinaan yang belum terealisasi. Analisis ini memperlihatkan tantangan teknis dan administratif yang dihadapi Seksi PHU dalam pelaksanaan programnya.
Perencana Seksi PHU Efvi Kurniaty menambahkan bahwa rendahnya realisasi anggaran juga dipengaruhi perubahan kebijakan blokir dana, yang semula anggaran biaya perjalanan dinas diblokir 50%, kini telah dibuka seluruhnya. Hal ini menunjukkan dinamika pengelolaan keuangan yang memerlukan adaptasi cepat dari tim. Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Endah Wulandari memaparkan adanya pemecahan 4 kegiatan menjadi 6 rincian output (RO), dimana pada akun dukungan manajemen, RO terbagi menjadi dua. Ia juga kembali menekankan perlunya optimalisasi peran Pengelola DIPA Satker 416978.
Bendahara Alvina Indriyani menyoroti kendala teknis keuangan, seperti batas maksimal pembayaran GU dan mengusulkan skema pembelian BBM dengan metode voucher, untuk meningkatkan penyerapan anggaran. Ia juga menekankan komitmen penyelesaian LPJ per Triwulan agar pemeriksaan oleh fungsional keuangan lebih efisien. Diskusi ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar unit dalam pengelolaan anggaran.
“Ijin sedikit menambahkan, terkait komitmen pengumpulan LPJ per Triwulan mohon untuk dapat direalisasi. Karena mohon maaf saya kurang sreg apabila tidak meneliti berkas,” ungkap Alvina Indriyani.
Ahmad Ulin Nur Hafsun mengapresiasi keterbukaan tim dalam mengidentifikasi masalah dan mendorong solusi konkret, seperti percepatan realisasi anggaran dan penyederhanaan prosedur administrasi. Rapat evaluasi ini tidak hanya menjadi wadah refleksi, tetapi juga pemantik langkah strategis untuk periode mendatang. Dengan sinergi antar fungsi, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, Kemenag Kota Surakarta berupaya memastikan program Seksi PHU berjalan efektif, khususnya dalam mendukung layanan haji dan umroh yang menjadi tanggung jawab utamanya. (rmd)