Kota Surakarta (Humas) – Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam rangka Refleksi Kemerdekaan ke 80 Republik Indonesia Tahun 2025 bertemakan “Menjadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia” diselenggarakan oleh Bank Indonesia secara hybrid pada Rabu (13/8/2025). Bertempat di Ruang Netizen Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta diwakili oleh Penyelenggara Zakat dan Wakaf Arif Ansori didampingi oleh dua orang staff turut hadir untuk Nonton bareng kegiatan sarasehan tersebut.
Sejumlah tamu undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Wakil Presiden RI ke 7 sekaligus Tokoh Ekonomi Syariah KH. Ma’ruf Amin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Rachmat Pambudy, dan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas.
Strategi BI: Pesantren sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Syariah
Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan tiga pilar utama ekonomi syariah yaitu penguatan mata rantai halal, literasi keuangan syariah (ngaji fiqh ngaji sugih), dan dakwah ekonomi syariah. Ia mengungkapkan, lebih dari 10.000 pesantren telah menjadi episentrum usaha syariah, seperti air minum, pengolahan limbah, green farming, pabrik roti dan digitalisasi.
“Kuncinya adalah kolaborasi. BI dan OJK ibarat ‘memperbesar bus’ (regulasi) dan ‘menambah penumpang’ (pelaku usaha),” ujarnya. Program usulan seperti Gerbang Santri (gerakan pengembangan pesantren dan rantai nilai halal dengan memberdayakan pesantren sebagai pusat ekonomi umat), Jawara Eksport (jaringan wirausaha mendorong ekspor), Gema Halal (gerakan berjamaah akselerasi halal), Inisiatif Nasional Sapa Syariah, Kanal ziswaf (kolaborasi nasional pengembangan zakat, infaq, sedekah dan wakaf) dan Lentera emas (literasi dan inklusi ekonomi syariah menuju Indonesia emas) dirancang untuk mempercepat integrasi ekonomi syariah ke pasar global.
MUI: Ekonomi Syariah adalah Solusi, Bukan Alternatif
Dalam sambutannya, Anwar Abbas membacakan sambutan Ketua MUI Anwar Iskandar, menekankan bahwa ekonomi syariah adalah manifestasi nilai-nilai Islam yang berkeadilan. “Sistem ini harus menjadi arus utama karena mampu menjawab tantangan ketimpangan. MUI siap mendorong pemanfaatan ZISWAF untuk kesejahteraan berbasis komunitas,” tegasnya.
Dukungan Kebijakan Pemerintah
- Sri Mulyani menjelaskan peran instrumen fiskal untuk mendorong daya saing global. “Kami optimalkan insentif bagi UMKM syariah dan pembiayaan hijau agar tidak tertinggal dalam kompetisi pasar,” jelasnya.
- Rachmat Pambudy menekankan integrasi ekonomi syariah dalam RPJMN 2025–2029. “Target kami bukan hanya pertumbuhan, tetapi juga keadilan dan keberkahan,” tambahnya.
- KH. Ma’ruf Amin mendesak akselerasi implementasi kebijakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk ormas dan akademisi.
Kankemenag Kota Surakarta: Dorong Pemberdayaan ZISWAF untuk Kesejahteraan Umat
Arif Ansori mengungkapkan, “Kami melihat pesantren dan UMKM syariah sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan. Melalui ZISWAF, kami berkomitmen menciptakan program yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga mendongkrak produktivitas masyarakat.”
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara BI, pondok pesantren, dan lembaga keuangan syariah untuk memperluas akses pembiayaan.
Penutup: Komitmen Bersama untuk Ekosistem Halal yang Inklusif
Sarasehan ini menegaskan pentingnya kolaborasi multisektoral, dengan Kankemenag Kota Surakarta sebagai mitra strategis di tingkat daerah. “Kami akan terus mendorong pesantren dan UMKM syariah untuk naik kelas, baik melalui pendampingan maupun akses pembiayaan,” tutup Arif Ansori.
Acara ditutup dengan harapan yang optimis bahwa Indonesia mampu menjadi top tier dalam ekonomi syariah global, dengan pondasi yang kuat dari akar rumput hingga kebijakan nasional. (rmd)
