Kota Surakarta (Humas) – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah (Kanwil Kemenag Jateng) melalui Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menggelar Jagongan Masalah Umrah dan Haji (Jamarah) di Boga Bogi Resto, pada Minggu (12/10/2025). Kegiatan tersebut digelar untuk menghimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan guna membedah persiapan dan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dengan lebih baik dan terpadu.
Kegiatan yang diinisiasi secara khusus, menghadirkan tiga narasumber yakni Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Singgih Januratmoko, Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Jateng Fitriyanto, dan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Surakarta Ahmad Ulin Nur Hafsun. Sebanyak 50 peserta yang terdiri dari perwakilan Petugas Haji 1446 H/2025 M, KBIHU, jemaah haji, serta ASN Kankemenag Kota Surakarta turut aktif menyemarakan forum diskusi.
Dalam kapasitasnya sebagai mitra strategis pemerintah, Singgih Januratmoko memberikan apresiasi atas penyelenggaraan haji yang telah berjalan, namun menekankan pentingnya inovasi dan perbaikan berkelanjutan.
“Penyelenggaraan haji kemarin sudah baik. Tetapi kita tidak bisa berpuas diri. Masih perlu perbaikan untuk berbagai aspek seperti manajemen kuota haji, standar pelayanan, pembinaan jemaah, hingga pengawasan biro umrah dan haji masih membutuhkan penyempurnaan,” tegas Singgih Januratmoko di hadapan para peserta.
Lebih lanjut, ia memaparkan sejumlah terobosan kebijakan yang sedang digodok untuk meringankan beban umat. “Arah kebijakan ke depan diharapkan dapat menurunkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) dan memangkas antrian atau masa tunggu yang lama,” ujarnya.
Yang paling mengemuka adalah wacana redistribusi kuota. “Akan ada rencana pengusulan kuota haji sama rata se-Indonesia, bukan lagi dibagi per provinsi, sebagai wujud keadilan bagi seluruh calon jemaah di tanah air,” tandasnya.
Inovasi lain yang diungkapkan adalah standarisasi manajemen asrama haji yang berbasis manajemen hotel. Rencana tersbeut bertujuan meningkatkan kenyamanan jemaah sejak dari tanah air.
Sementara itu, Ahmad Ulin Nur Hafsun dalam sambutannya menyampaikan perkembangan konkret dari tingkat daerah. Ia melaporkan bahwa proses verifikasi jemaah haji Kota Surakarta untuk estimasi tahun 2026 telah selesai dilaksanakan.
Ia juga mengangkat pentingnya kolaborasi antar instansi untuk mempermudah calon jemaah. “Pada Rabu, 9 Oktober lalu, Kankemenag se-Solo Raya telah menandatangani MoU dengan Kantor Imigrasi terkait pelayanan penerbitan paspor bagi calon jemaah haji. Langkah sinergis ini kami harap dapat mempermudah dan memperlancar proses administrasi masyarakat,” jelasnya, menegaskan peran Kankemenag Kota Surakarta sebagai fasilitator yang proaktif.
Di sisi lain, Kepala Bidang PHU Kanwil Kemenag Jateng, Fitriyanto, memberikan perspektif filosofis yang lebih dalam tentang makna sukses penyelenggaraan haji pasca revisi Undang-Undang. Ia menegaskan bahwa tugas penyelenggara haji tidak lagi sekadar memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan.
“Pasca revisi Undang-Undang, kita sekarang memiliki visi yang lebih luas, yaitu Trisukses Penyelenggaraan Haji,” ujar Fitriyanto.
Sukses pertama, lanjutnya, adalah sukses ritual, di mana masyarakat turut mendukung (nyengkuyung) manasik, dengan peran aktif serta KBIHU dan pembimbing ibadah haji yang profesional. Sukses kedua adalah terciptanya ekosistem ekonomi haji yang positif dan memberdayakan. Sedangkan sukses ketiga adalah yang paling bersifat humanis dan transformatif yaitu sukses peradaban dan keadaban.
“Kita menginginkan jemaah pulang membawa haji mabrur, menyiapkan masyarakat dengan adab yang bagus, serta patriotisme dan nasionalisme yang tinggi. Sehingga terwujudlah cita-cita bersama, masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” paparnya dengan penuh keyakinan.
Dengan diselenggarakannya Jamarah ini, Kanwil Kemenag Jateng beserta jajarannya, termasuk Kankemenag Kota Surakarta, menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya menyelenggarakan ibadah secara administratif, tetapi juga membangun ekosistem haji yang bermakna, adil, dan berkelanjutan. Melalui dialog terbuka seperti Jamarah, umat diharapkan dapat merasakan langsung dampak dari berbagai pembaruan kebijakan yang diusung pemerintah, dari tingkat pusat hingga ke kota Surakarta. (rmd)
