Surakarta (Humas) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Ahmad Ulin Nur Hafsun, hadir mewakili Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Saiful Mujab, dalam kegiatan Rapat Dinas Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non Formal (PNF) Muhammadiyah se-Jawa Tengah, Sabtu (9/8/2025).
Bertempat di Aula Puri Kencono, Lor Inn Hotel, Surakarta, forum ini diikuti oleh sekitar 600 kepala sekolah, madrasah, dan lembaga pendidikan nonformal Muhammadiyah dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Sebagai narasumber, Ahmad Ulin memaparkan materi bertajuk “Implementasi Kebijakan Kementerian Agama dalam Peningkatan Mutu Madrasah”, yang menegaskan pentingnya peran madrasah dalam mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter mulia dan mampu menjadi penggerak di tengah perubahan zaman.
“Tujuan pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia, memuliakan manusia. Di tengah perkembangan zaman, murid-murid madrasah tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus tampil sebagai tokoh penggerak,” tegas Ahmad Ulin.
Ia menyoroti dampak negatif jika dunia pendidikan gagal beradaptasi, seperti lemahnya daya pikir dan fisik generasi muda. Karena itu, ia menekankan pentingnya madrasah untuk terus berinovasi dan memperkuat kualitas secara menyeluruh.
Dalam paparannya, Ahmad Ulin menggarisbawahi kebijakan strategis Kementerian Agama yang selaras dengan Asta Cita Presiden RI, khususnya Asta Protas no 4 yaitu Mewujudkan Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi.
Ia juga mengingatkan pentingnya terus mengimplementasikan nilai-nilai dari program Madrasah Reform, meskipun secara resmi telah berakhir sejak 2024.
“Empat daya ungkit dari Madrasah Reform masih sangat relevan, yakni dimensi tata kelola, penilaian capaian pembelajaran, penguatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan, serta sistem pendataan yang akurat,” jelasnya.
Dalam sesi diskusi panel yang dipandu oleh Beny Ridwan, hadir pula Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin. Ia menyoroti keterbatasan jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di provinsi tersebut dan menyatakan dukungan terhadap pengembangan SLB Muhammadiyah.
“Kami kekurangan SLB dan guru pendamping. Rasio saat ini 400 guru untuk 800 sekolah. Maka kami sangat mendukung jika Muhammadiyah memperluas layanan SLB,” ujar Sadimin.
Usai sesi resmi, sejumlah kepala madrasah memanfaatkan momen ini untuk berdiskusi langsung dengan Kepala Kankemenag Surakarta. Mereka menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari kendala realisasi bantuan Komisi VIII DPR RI, informasi kenaikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) swasta, hingga kejelasan regulasi tentang eksistensi MI dan sekolah dasar.
Ahmad Ulin memastikan bahwa semua masukan tersebut akan dirangkum dan disampaikan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan evaluasi dan penguatan kebijakan ke depan. (may)
