Kota Surakarta (Humas) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Surakarta, Ahmad Ulin Nur Hafsun, didampingi Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Pend. Mad) Rifhamdhani Agam, pada Jumat (14/02/2025) memberikan pembinaan dan arahan dalam Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Surakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Madrasah, Komite, guru, dan karyawan MIN Surakarta.
Kepala MIN Surakarta Anik Ustadah, menyampaikan sambutan yang pertama, menyampaikan permohonan pembinaan langsung kepada Ahmad Ulin Nur Hafsun, terkait penerimaan siswa baru dan peran komite. Disampaikan oleh Anik Ustadah bahwa sejauh ini, proses penerimaan siswa baru yang dilaksanakan Komite dari tahun ke tahun tidak ada masalah. Namun, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan, Komite merasa perlu untuk meminta arahan langsung dari Kemenag Surakarta.
Selanjutnya, Ketua Komite MIN Surakarta Ngatou Rohman, memaparkan profil komite dan menegaskan niat baik komite dalam mendukung dunia pendidikan. “Saya rasa, dimanapun tidak ada niatan dari pihak komite sekolah manapun untuk mencari keuntungan. Insya Allah saya yakin bahwa semua Komite berniat baik, selalu mengupayakan hal-hal yang bersifat untuk mendukung dan memajukan sekolah. Namun, informasi yang tidak utuh seringkali menimbulkan persepsi negatif. Kami berharap arahan dari Kemenag dapat menjadi acuan untuk meluruskan persepsi yang salah tersebut,” ungkap Ngatou Rohman.
Usai pemaparan profil Komite, tanggapan dari Ahmad Ulin Nur Hafsun menegaskan bahwa komite MIN Surakarta telah menjalankan perannya sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah.
“Komite MIN Surakarta sudah menjalankan seluruh rangkaian, prosedur yang seharusnya dilaksanakan, berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Jika didapatkan hasil masih ada aduan yang masuk, itu merupakan bagian dari koreksi yang membangun,” tutur Ahmad Ulin Nur Hafsun.
Dalam sosialisasi tersebut, dibahas pula dua sumber anggaran Peran Serta Masyarakat (PSM) yang dikelola komite, yaitu dana pengembangan yang disepakati saat PPDB dan iuran rutin bulanan dari orang tua. Ahmad Ulin mengingatkan tiga larangan utama bagi komite yaitu tidak boleh menentukan jumlah iuran, tidak boleh menentukan hukum wajib atau tidaknya, dan tidak boleh menetapkan batas waktu pembayaran.
MIN Surakarta juga menghadapi dua tantangan utama: inventarisasi ruang kelas yang belum selesai dan kebutuhan lahan tambahan untuk pengembangan kegiatan pembelajaran. “Kami berharap Kemenag dapat memfasilitasi pengadaan lahan tambahan untuk mendukung potensi akademis dan non-akademis MIN Surakarta,” ujar Anik Ustadah.
Di penghujung materi pembinaan yang disampaikannya, tak lupa Ahmad Ulin Nur Hafsun menyampaikan himbauan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) yang merupakan gerakan untuk meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan arsip yang tertib, aman, dan terpelihara. Manajemen dan administrasi yang tertib tentunya diperlukan untuk menyusun arsip yang memenuhi kelengkapan, pengelompokan dengan benar, terupdate, dan mudah diakses.
Selain itu, Kemenag Surakarta mendorong MIN Surakarta untuk mengembangkan kurikulum berbasis cinta, mulai dari cinta lingkungan, tanaman, hingga binatang. Dengan arahan dan pembinaan ini, Kemenag Surakarta berharap MIN Surakarta dapat menjadi contoh madrasah yang transparan, akuntabel, dan berkualitas, siap menghadapi tantangan pendidikan yang akan datang. (rmd)
