Surakarta (Humas) – Kementerian Agama (Kemenag) turut memainkan peran penting dalam memajukan pendidikan di Kota Surakarta, khususnya dalam konteks pendidikan agama yang menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Dalam agenda audiensi yang diadakan oleh Komisi IV DPRD Kota Surakarta, yang membidangi kesejahteraan rakyat termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, pihak Kemenag bersama Masyarakat Peduli Pendidikan Kota Surakarta (MPPS) berkolaborasi untuk merumuskan rencana pendidikan Kota Surakarta tahun 2025 (17/02). Audiensi ini bertujuan untuk memahami rencana pendidikan, menyampaikan aspirasi, dan membangun strategi bersama untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di Kota Surakarta.
Sugeng Riyanto, Ketua Komisi IV DPRD Kota Surakarta, yang baru terbentuk pada Desember 2024, membuka diskusi dengan menyampaikan rasa terima kasih kepada MPPS atas semangatnya yang sejalan dalam menciptakan pendidikan berkualitas di Surakarta. Sugeng menyoroti isu-isu penting yang tengah berkembang, salah satunya adalah fenomena regrouping SD, yang menunjukkan adanya kecenderungan orang tua untuk lebih mempercayakan pendidikan anak-anak mereka ke sekolah swasta ketimbang sekolah negeri.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada MPPS, yang memiliki semangat yang sama untuk menghadirkan pendidikan berkualitas yang mampu menyelesaikan masalah yang ada di dunia pendidikan secara tuntas,” ujar Sugeng Riyanto.
Fenomena ini menjadi perhatian Komisi IV, yang juga fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat sekolah dasar. Komisi ini menilai bahwa perbaikan pada kualitas pendidik dan manajemen sekolah menjadi hal yang perlu mendapat perhatian lebih agar sekolah negeri bisa lebih bersaing dengan sekolah swasta.
Sutarmo, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta, menjelaskan bahwa banyak wali murid yang memilih sekolah swasta karena adanya keyakinan bahwa anak-anak mereka akan mendapatkan pengajaran yang lebih baik, terutama dalam hal pengajaran agama seperti mengkhatamkan bacaan Al-Qur’an lebih cepat. Sutarmo juga menyarankan perlunya pembuatan tolok ukur standar untuk ujian SD dan SMP di Kota Surakarta, sementara untuk SMA menjadi kewenangan provinsi.
Hadir juga dalam audiensi ini Joko Riyanto dari Dewan Pendidikan Kota Surakarta, Wahyono dari PGRI, Adi Kristianto dari MPPS, serta sejumlah Yayasan Pemerhati Pendidikan yang terus berupaya menjaga dan mempertahankan Surakarta sebagai “Kota Pelajar.” Mereka turut memberikan motivasi untuk mewujudkan pendidikan yang bebas dari tindakan bullying, baik terhadap murid maupun guru, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan kondusif. “Kami ingin mewujudkan pendidikan bebas bullying di Kota Surakarta, tidak hanya bagi murid, tetapi juga untuk para guru,” tegas Joko Riyanto.
Selain itu, Kepala Kankemenag Kota Surakarta, Ahmad Ulin Nur Hafsun, turut hadir dalam pertemuan tersebut bersama dengan Kasi PAKIS dan Penyelenggara Katolik. Ahmad Ulin menanggapi beberapa masukan yang disampaikan oleh pemerhati pendidikan dan merasa perlu memberikan perhatian lebih terhadap proses belajar mengajar, terutama dalam peningkatan kompetensi SDM pendidik.
Pada kesempatan itu, Ahmad Ulin menyampaikan usulan kepada Ketua Komisi IV agar guru pendidikan agama dapat meningkatkan kompetensinya melalui Program Profesi Guru (PPG). “Kami berharap agar usulan ini dapat diterima dan dimasukkan dalam anggaran APBD Kota Surakarta 2025, guna memberikan kesempatan bagi guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran agama di sekolah-sekolah di Surakarta,” tambah Ahmad Ulin.
Dengan berfokus pada kolaborasi antara pemerintah daerah, Kemenag, dan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, diharapkan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan Kota Surakarta 2025 dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi kualitas pendidikan di kota ini. (may)
